DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pendapatan negara pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp2.996,9 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dan mampu menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Proyeksi pertumbuhan signifikan ekonomi digital itu bahkan akan berlangsung hingga 2030 mendatang yang mencapai RpRp5.800 triliun.

DIALEKSIS.COM | Medan - Memanfaatkan libur Lebaran dan akhir pekan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Iriana Joko Widodo menikmati nuansa alam dan wisata satwa di The Hill Hotel and Resort, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara pada Sabtu (13/4/2024). 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Sebanyak 4.000 personil gabungan dikerahkan untuk pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, yang dikabarkan datang ke Aceh Utara pada 10 Februari 2023. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh menyebutkan, pembiayaan perbankan di Aceh mengalami pertumbuhan sebanyak Rp 34,23 triliun atau 9,83% pada tahun 2022.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang media sustainability. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan, OJK harus melakukan pengawasan sedetil mungkin, dia menyebutnya mengawasi sampai level mikro.

DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Isu masa jabatan presiden 3 periode mencuat. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyebut saat ini tidak mungkin jabatan presiden 3 periode dan jika dipaksakan perlu mengubah pasal pada Undang-Undang Dasar (UUD).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Joko Widodo menunjuk dua menteri mewakili pemerintah untuk pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bersama DPR.